Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden Golkar Melchias Markus Mekeng angkat bicara soal pernyataan calon presiden (Bacapres) Anees Baswedan yang menyebut Menteri Koordinator (Menko) ingin mengubah konstitusi. Menurutnya Anees terlalu berlebihan dan membuat masyarakat tidak nyaman.
Ia mengatakan saat ini belum ada usulan dari DPR maupun pemerintah untuk mengubah UUD 1945. Meeking menilai mengubah konstitusi tidak mudah dan membutuhkan waktu lama.
baca juga
“Saya kira Anis sangat prihatin dengan hal ini. Tidak ada yang seperti itu. Kita tidak bisa mengubah pemilu seperti yang kita inginkan, kita punya mekanisme dan kita punya semua undang-undang dan peraturan. Kalau kita ingin mengubah undang-undang, kita harus punya Republik Demokratik Kongo dan pemerintah. Itu harus dibahas. Jika Anda tidak setuju atau tidak setuju, Anda bisa berjalan.”
“Tolong jangan membuat orang tidak nyaman dengan komentar naif seperti itu, bersaing dengan baik dan menahan diri dari kritik yang tidak perlu.”
Diketahui, salah satu jabatan Menko Perekonomian dijabat oleh Presiden Jenderal Airlangga Hartarto Golkar yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Dia mengatakan partainya tidak melakukan upaya untuk mengubah konstitusi. Nyatanya, tidak ada pembahasan tentang masalah ini bahkan di dalam partai.
“Tidak ada, tidak ada di DRC. Tentu ada pembahasan di semua pihak. Tidak semua pihak,” ujarnya datar.
Dia juga menegaskan bahwa tidak ada upaya untuk mengubah konstitusi saat ini. Pasalnya, baik DPR maupun pemerintah saat ini tidak membahas masalah ini.
“DPR dan pemerintahlah yang dapat mengubah undang-undang pemilu. Pemerintah tidak mengajukan usul, dan kongres rakyat juga tidak mengajukan usul. Usulan kongres juga harus dibahas oleh masing-masing kubu dan hanya oleh satu pihak.”Keputusan bisa resmi” tambah Mekeng.
Sebelumnya, Anis Baswedan mengatakan ada Menteri Koordinator (Minku) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, ucapan itu dilontarkan dengan sangat terang-terangan.
Hal itu disampaikan Anis pada “Temu Nasional dan Dialog Pimpinan Kahmi” yang digelar Kahmi Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3) malam.
“Apa yang terjadi? Ada orang-orang di posisi kunci sebagai menteri koordinator yang menyuruh kami mengubah konstitusi menjadi jumlah orang yang ingin mereka dukung,” kata Anis.
Dia juga mengaku tidak bisa membayangkan pejabat senior negara secara terbuka mengatakan mereka menginginkan perubahan konstitusi. Saya pikir jika saya memiliki pendapat yang kontroversial, saya harus mengungkapkannya secara pribadi.
Anis menilai, kondisi seperti itu tidak menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia memburuk. Baginya, kondisi ini muncul ketika orang-orang yang tidak berdemokrasi berani mengungkapkan pandangannya secara terbuka.
“Hal ini tidak mengurangi kualitas demokrasi, tetapi orang yang tidak berkomitmen lebih berani mengungkapkan pemikirannya secara terbuka,” kata Anis.
Sumber: Alma Fikhasari/Merdeka.com