– Istilah politik identitas sering muncul menjelang pemilihan umum (Pemilu). Lalu apa itu politik identitas?
Memahami Politik Identitas
Politik identitas umumnya dikaitkan dengan SARA (ras, agama, suku, antargolongan).
Menurut Liliana Mason dan Nicholas T. Davis, politik identitas adalah partisipasi individu dalam politik atas nama kelompok sosial tertentu.
Pada saat yang sama, Kaufman menjelaskan bahwa politik identitas melibatkan keterlibatan langsung dengan kelompok dan institusi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi.
Sejarah politik identitas
Istilah politik identitas pertama kali muncul pada tahun 1970an. Pada saat itu, sebuah gerakan sosial dan politik berskala besar yang berpusat pada orang Afrika-Amerika muncul di Amerika Serikat.
Menurut Kaufman, gerakan mahasiswa SNCC (Student Nonviolent Coordinating Committee) yang merupakan gerakan sipil Amerika pada tahun 1960 menjadi simbol asal muasal politik identitas.
Saat itu, terjadi diskriminasi terhadap persamaan hak sipil bagi orang kulit hitam Amerika karena mereka tidak bisa menggunakan sekolah, gereja, restoran, bus, dan fasilitas lainnya.
Memoar sejarawan dan sosiolog Hugh Davis Graham menunjukkan bahwa banyak kebijakan nasional Amerika pada tahun 1960an cenderung melemahkan hak-hak masyarakat sipil, terutama bagi kelompok minoritas.
Oleh karena itu, politik identitas pada awalnya identik dengan memerangi penindasan dan membela kelompok minoritas.
Banyak tokoh sepanjang sejarah yang memelopori gerakan politik identitas di Amerika Serikat antara lain Martin Luther King, Rosa Parks, dan Malcolm X.
Pada tahun 1964, Presiden AS Lyndon Johnson telah menandatangani Undang-Undang Hak Sipil. Undang-undang hak-hak sipil berupaya menghilangkan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, dan asal negara.
Contoh Konflik Politik Identitas di Indonesia
Salah satu contoh konflik politik identitas yang terjadi di Indonesia baru-baru ini adalah Pilkada DKI tahun 2017. Salah satu calon gubernur, Presiden petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kerap menjadi sasaran serangan politik identitas karena beragama Kristen Protestan.
Gerakan kerakyatan berbasis Islam menentang keras Ahok dan para pendukungnya melalui berbagai protes. Mereka menuntut Ahok dihukum karena dianggap kafir atas komentarnya.