Jakarta – Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) telah menyiapkan beberapa inisiatif dengan anggaran modal Rp 6,4-7 triliun untuk tahun 2023. Salah satunya adalah melakukan penelitian lebih lanjut tentang terapi nuklir untuk pasien kanker tiroid agar lebih murah dan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Presiden BRIN Laxana Trihandoko mengatakan telah berbicara dengan Menteri Kesehatan bahwa Indonesia masih kekurangan fasilitas terapi proton, yang saat ini menggunakan teknologi nuklir sebagai pengobatan berbasis radiasi yang terjangkau untuk pasien kanker.
Baca juga
“Mahal banget. Cuma yang bisa ke luar negeri yang bisa,” kata Handoko dari kantor BRIN. Jakarta, Jumat (24 Feb 2023).
Handoko berpendapat BRIN bisa dimulai karena Badan Tenaga Atom Nasional (Batan) memiliki Kawasan Nuklir Pasar Gumat (KNPJ) yang bisa dijadikan fasilitas kesehatan seperti klinik PCR.
Fasilitas berbagi sumber daya dan terbuka untuk pasien kanker. Tujuannya untuk meniadakan kebutuhan fasilitas terapi proton yang bisa menelan biaya hingga Rp 1 triliun di setiap rumah sakit.
“Kami ingin membuat kasus terapi proton hingga Rp 50 juta, sehingga bisa masuk ke BPJS, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa mengaksesnya, dan otomatis terselamatkan,” ujarnya.
Selain pengolahan nuklir, kata Brin, dirinya juga diinstruksikan oleh Presiden Jokowi untuk melakukan penelitian terkait pangan selama dua tahun, berakhir pada 2024.
Dia menambahkan, “Faktanya, sebagai negara tropis, kami memiliki jalan yang besar. Itu sebabnya kami banyak berinvestasi pada ilmuwan kehidupan. Saya tidak meremehkan pentingnya sains yang keras, tetapi itu akan dimulai tahun depan.”
Berbekal anggaran Rp 7 triliun, BRIN juga ingin membeli satelit penginderaan jauh. Handoko menambahkan, pemerintah akan lebih mudah memantau dan memitigasi bencana di seluruh tanah air.
“Jadi kami sangat mengandalkan satelit jarak jauh untuk melihat bencana dan kebakaran hutan, memeriksa tumpahan minyak, memeriksa pencurian ikan oleh kapal asing, dll. Ini semua adalah citra satelit. Kami membeli dari mereka sekarang. BRIN Semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, nominal anggaran riset pemerintah Indonesia menyusut setiap tahun. Jika dihitung, belanja anggaran pemerintah turun menjadi Rp 16 triliun selama lima tahun terakhir.
Presiden BRIN Laxana Tri Handoku menjelaskan, belanja riset yang dialokasikan dari APBN 2018 saat itu sekitar Rp 26 triliun. Sejak anggaran riset masing-masing kementerian/lembaga mulai dialihkan ke BRIN, jumlahnya dipangkas menjadi Rp 21 triliun dalam APBN 2019.
Namun, jumlah itu semakin berkurang di tahun-tahun berikutnya. Artinya, tahun 2020 hanya Rp 18 triliun, tahun 2021 Rp 12 triliun, dan tahun 2023 Rp 10 triliun. Angka tersebut saat ini adalah BRIN dan Kementerian Agama dan Pendidikan dan Kebudayaan.
Memang, kata Handoko, Presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan telah mengarahkan seluruh alokasi anggaran penelitian BRIN untuk dimasukkan dalam jumlah yang sama seperti tahun 2018. Kemudian Handoko menjelaskan alasannya.
“Mengapa itu tidak terjadi? Pertama, mencapai persentase tertentu dari anggaran Anda adalah metrik masukan, bukan sasaran. Sasaran kami adalah berfokus pada keluaran sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas penelusuran. Ini bukan tentang membuat anggaran besar. ” kata Handoko. . Kantor BRIN, Jakarta, Jamar (24 Februari 2023).
“Sumber daya manusia dan anggaran memang penting untuk mencapai target output, tapi ini bukan target. Apapun alasannya, setiap kenaikan anggaran yang kita terima harus disertai dengan penyerapan. Bayangkan selama ini kita melakukan Rp 6-7. Lihat , 1 triliun, 20 triliun rupee harus menghabiskan satu tahun dalam kekacauan.”
Lebih lanjut dia menambahkan, alokasi anggaran riset non operasional bisa dialihkan ke dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan demikian, dana dapat digunakan untuk keuntungan jangka panjang.