Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang penyelenggaraan acara buka puasa bersama Ramadhan 2023. Larangan itu menargetkan Menteri Kabinet Progresif Indonesia, Menteri Kehakiman, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Perdana Menteri. kepala polisi dan badan-badan Indonesia.
Ditandatangani oleh Menteri Kabinet Pramono Anung pada 21 Maret 2023, No. Surat Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 mendokumentasikan penyelenggaraan sarapan bersama. Semua pejabat dan lembaga Negara wajib mematuhi arahan Presiden dan menyampaikannya kepada semua pegawai lembaga tersebut
Ajaran Jokowi menuai aspek positif dan negatif di masyarakat. Menjelang Ramadhan, masyarakat Indonesia tidak dilarang menghadiri acara yang jumlah pengunjungnya meningkat. Selain itu, banyak pernikahan diadakan dalam berbagai bentuk acara.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perdana Menteri dan profesor UPI Sisip Darmawan melihat ini sebagai langkah pemerintah yang tidak konsisten untuk mengumumkan kebijakannya. Selain itu, momentum organisasi dinilai belum memadai.
“Kalau melihat ini, seharusnya dilarang secara konsisten oleh pemerintah. Jika makan pagi bersama dilarang, maka orang yang merayakannya juga harus dilarang. Harus konsisten. Jika tidak dilarang berkumpul, maka sarapan bersama harus dilarang .” kata Cesib kepada Liputan6.com dari Jakarta, Kamis (23 Maret 2023) “Itu juga tidak akan dilarang.
Dia mengatakan pemerintah memiliki niat baik dalam melindungi masyarakatnya dari bahaya COVID-19. Dia mengatakan larangan itu dimaksudkan untuk menghindari kasus COVID-19 muncul kembali dan meledak kapan saja.
“Tapi menurut saya ini salah. Artinya, pengungkapan kepadanya tidak dilarang, tetapi pengungkapan bersama melalui prosedur yang ketat. Ini adalah kebenaran”.
Di luar itu, dia bertanya-tanya mengapa larangan ini hanya berfokus pada admin dan ASN. Sebab, menurut dia, virus Covid-19 dapat merugikan semua orang tanpa memandang status sosial.
“Kenapa ASN dan admin di-banned? Saya kira ini kebijakan yang salah. Kalau mau di-banned ya nggak apa-apa. Apakah COVID-19 hanya untuk ASN? Saya rasa kurang tepat,” ujarnya.
“Mengapa ini momentum bulan puasa? Biasanya orang berkumpul menjelang bulan puasa, jadi mereka juga berkumpul di hotel-hotel, namun sosialisasi ini, ASN berkumpul setiap hari dan ada kegiatan, bukankah itu dilarang “kata Sisbe.
Dia meyakini instruksi Jokowi yang jelas adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air. Karena saat ini Indonesia belum sepenuhnya pulih dari serangan virus tersebut. Jika demikian, tuntunan ini harus didukung oleh seluruh masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik secara ketat.
“Kalau punya handbook atau pertemuan, Anda mempromosikan kesehatan. Ini namanya supervisi dan kontrol. Siapa (kontrol)? Ya, semua institusi punya mekanisme monitoring yang baik, tapi handbook yang menerbitkannya” kata Sisbe. telah dikonfirmasi.
“Pemerintah harus mengundang orang miskin untuk sarapan,” katanya, “dan memberi mereka hadiah di bulan Ramadhan. Undang mereka untuk membuat mereka bahagia.”
Karena itu, dia meminta pemerintah meninjau kembali aturan tersebut. Karena selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dengan partisipasi banyak orang.
“Dan bagaimana dengan konser, pernikahan, dan pertemuan formal di mana semua orang makan bersama? Bagaimana bisa gratis?”
“Hapus pesan edaran,” kata Sisbe dengan tegas, “ganti dengan yang disarankan di atas dan program kesehatan yang baik.”
Sementara itu, Tropos Rhardiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, menilai larangan makan pagi bersama PNS dan PNS tidak tepat. Menurutnya, momen ini karena merupakan ajang silaturahmi yang sudah tiga tahun vakum akibat pandemi COVID-19.
“Tinggal tentukan saja,” ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (23/3/2023).
Jika tidak, lanjut dia, presiden bisa menginstruksikan jajarannya untuk tidak mengadakan acara di tempat-tempat mewah. Pertimbangkan mengadakan buka puasa bersama yang melibatkan pelaku usaha kecil untuk mengembalikan perekonomian.
“(Acara Burkver) Enggak terlalu mencolok. Malah kalau bisa Park Jokowi pandu dengan makanan kecil-kecilan, jadi (logistik) turun. Pemilik usaha kecil mati dan masyarakat usaha kecil susah. Menurut saya, pemerintah salah, kalau menguntungkan, tidak menguntungkan rakyat,” ujarnya.
Trobus juga menilai mengapa pemerintah menciptakan cara untuk mencegah puasa komunal ini. Menurutnya, saat ini pemerintah sebenarnya sedang membantu perekonomian masyarakat bawah untuk mendorong mereka menjadi mandiri.
“Sebaliknya, alasan wabah itu adalah masyarakat rakyat perlu membangun untuk bertahan hidup selama masa endemik ini. Saya mengerti bahwa dia tidak ingin dipolitisasi, takut kemewahan dan pamer, tetapi yang penting adalah untuk Itu adalah politik kontrol”.
Tropos juga menekankan sensor agar pencegahan kelaparan bisa efektif. Menurutnya, ada harga yang harus dibayar jika pengawasan seperti itu dilakukan di kemudian hari, termasuk oleh otoritas setempat.
“Direktur kan tim klaster. Tidak perlu. Hasil Perda berarti Satpol PP. Ya tidak perlu. Lebih mahal dan buang-buang uang. Sebenarnya tidak perlu menerjunkan tim klaster. Don jadi saya tidak tahu ini Mengapa ini kebijakan yang aneh?
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmed Sahroni mengatakan kepada ASN pelarangan buka puasa kemungkinan akan membuat masyarakat berspekulasi dan pesimis terhadap pembatasan kegiatan buka puasa, namun selama ini hanya berlaku pada sektor ASN.
Sahrony adalah Kamis (3/3/23/23).”.
Sahrony mengaku heran, karena sudah banyak kegiatan dengan skala yang jauh lebih besar dari sarapan sebelumnya, namun sebenarnya diperbolehkan. Jadi dia tidak mengerti mengapa jadwal sarapannya sudah sangat terbatas.
“Jika alasannya adalah respons terhadap COVID-19, dia mencontohkan banyak acara berskala besar yang digelar selama setahun terakhir tanpa protokol corona lagi. Ada juga konser berskala besar dengan ratusan ribu orang (dihadiri), acara-acara pemerintah yang dihadiri hingga 1 juta orang, semua Semuanya berjalan lancar. Diperkirakan hingga 500 orang akan berkumpul di Iftar ini.”
Anggota DPRD DKI pun menegaskan tidak menentang keputusan pemerintah tersebut. Namun, diakuinya, pelarangan tersebut memiliki alasan yang lebih spesifik agar masyarakat tidak berspekulasi dan mengklarifikasi masalah tersebut.
“Saya tidak ingin mengambil sikap terhadap kebijakan presiden, tetapi rakyat kita membutuhkan alasan yang lebih realistis. Sebenarnya, itu saja. Negara”
Sementara itu, Fraksi PAN DRC, Salih Partunan Dulay, meminta agar larangan berbuka puasa bagi PNS dan PNS tidak diartikan sebagai larangan kegiatan keagamaan Islam. Menurutnya, masih banyak praktik lain yang masih bisa berjalan beriringan.
“Jelas pelarangan Bukabar tidak boleh disalahartikan. Kegiatan keagamaan tidak dilarang. Menegaskan hal tersebut, pada Kamis (23 Maret 2023) Tarawih, pengajian, salat malam, dan kegiatan Ramadhan lainnya masih diperbolehkan.” kata Salih.
Salih menyebut larangan Presiden Jokowi terhadap pejabat dan pejabat Bukaber perlu ditafsirkan secara positif. Alasan yang disebutkan dalam surat tersebut adalah Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi ke pandemi. Artinya, masih ada potensi penyebaran COVID-19 di tempat-tempat ramai seperti ini.
“Situasi penanganan Covid-19 secara global masih mewabah. WHO belum berubah. Tentunya Indonesia harus mengikuti aturan WHO. Termasuk mewaspadai berbagai kemungkinan penyebaran ini. Ini mengandung virus berbahaya, “ucap Saleh.
“Bagaimanapun kita masih mendengar adanya kasus baru. Banyak pasien yang masih rentan terhadap pengobatan. Ini menandakan Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada,” ujarnya.
Menurut Saleh, larangan Bukaber terhadap PNS dan pejabat bukan berarti membatasi praktik dan kegiatan keagamaan. Masih banyak kegiatan lain yang bisa Anda lakukan. Antara lain melakukan pemberian penghargaan, bakti, pengajian dan kegiatan lain yang tidak berbentuk keramaian dan keramaian kepada masyarakat yang kurang mampu.
“Itu hanya pengalihan anggaran Buqber,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekjen PAN Eddie Sofarno menilai tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam kebijakan Jokowi. Menurutnya, yang dilarang Jokowi adalah pejabat pusat dan daerah, bukan kegiatan sarapan pagi bersama.
“Setahu kami, Presiden Joko Widodo telah melarang pegawai negeri dari pusat hingga provinsi melakukan buka bersama. Ini bukan larangan kegiatan buka bersama masyarakat. Tidak ada sarapan bersama. Menaklukkan bersama di masyarakat tidak Sama sekali tidak ada larangan. Jangan menyebarkan penipuan dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Pada Kamis (23/3/2023), mari kita junjung tinggi kesucian Ramadhan dengan ucapan dan perbuatan yang terhormat, kata Eddie kepada wartawan.
Wakil Ketua Komisi Ketujuh Kongres Rakyat itu juga menolak keras narasi yang seolah mengaitkan pelarangan Jokowi dengan diskriminasi terhadap umat Islam selama bulan suci Ramadan.
Tidak ada diskriminasi terhadap umat Islam dalam aturan ini. Jika orang ingin berbuka puasa di masjid atau di tempat lain, tidak ada keberatan. Kami juga merencanakan acara Bubber di polres kami bersama masyarakat dan tentunya mengikuti protokol kesehatan.”
Eddy berdalih Ramadhan di Amerika Serikat masih sangat semarak, meski pejabat telah melarang penangguhan puasa. Selain itu, larangan tersebut tidak berlaku untuk masyarakat umum.
“Kemeriahan bulan suci Ramadan terus berlangsung tanpa ada batasan sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap umat Islam. Yang ingin berbuka puasa dipersilakan. Jangankan kontroversi, sebisa mungkin kita hindari narasi dan ibadah yang bias.
Sementara itu, seorang peneliti Indonesia dengan spesialisasi epidemiologi di Griffith University di Australia. Dickie Bodeman mengatakan situasi Covid-19 Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam mempertimbangkan larangan sarapan, Presiden Jokowi mencatat bahwa Indonesia sedang beralih dari tahap epidemi ke tahap endemik.
“(Kasus Covid-19) mengalami penurunan. Tidak ada sama sekali, tetapi menurun, sehingga modal kekebalan masyarakat baik dengan vaksinasi, dan kekebalan ini jauh lebih baik. Melihat kasus yang terinfeksi dan data yang dapat dibuktikan, katanya kepada Liputan6.com pada Kamis (23 Maret 2023).
Situasi Covid-19 sedang menurun, tetapi kami yakin larangan ini bermanfaat bagi admin dan ASN. Kalau melihat jumlah ASN di Indonesia ada sekitar 12 juta, ujarnya. Angka-angka ini penting untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.
“Jumlah ASN sangat besar dan bisa mencapai minimal 3 juta, dan ada juga laporan bahwa jumlah pekerja kontrak di kementerian atau organisasi afiliasi bisa mencapai 12 juta. Tentu saja, angka ini sangat penting dalam konteks. Pemberhentian dan distribusi baru, baru Proses mulus yang tidak menimbulkan risiko klaster dan sejenisnya, membantu melindungi masa transisi ini dari epidemi.
“Masyarakat juga berada dalam situasi yang menyoroti ASN dan pejabat pemerintah pada umumnya. Saya kira Presiden bijaksana untuk meneruskan peran ASN sebagai panutan,” tambah Dickey.
Di luar itu, menurutnya ASN harus waspada dan membangun komunikasi risiko. Sehingga mereka tahu kapan harus memakai masker sebagai tanda menjaga diri dan orang di sekitarnya.
“Pentingnya menjaga kebersihan diri tidak hanya terkait dengan COVID-19. Itu bisa dilihat sebagai pelajaran, dan hal-hal lebih aman dan terkendali di masyarakat, jadi menurut saya sarapan bersama tidak masalah, tapi Ingat pencegahan diri tadi, jangan hanya bicara tentang Covid 19. Ancaman ini mengacu pada kemungkinan infeksi ulang guna menurunkan kualitas kesehatan dan ini sangat berbahaya.”
Presiden Partai Bulan Bintang dan ahli ketatanegaraan Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada Presiden Joko Widodo agar kegiatan buka puasa bersama oleh umat Islam di lembaga pemerintah dan di masyarakat hendaknya diperbolehkan, bukan dilarang.
Surat yang ditandatangani Perdana Menteri Pramono Anung itu memuat instruksi (Presiden) untuk menggelar buka puasa bersama, karena penanganan wabah sedang dalam masa transisi wabah dan perlu perhatian, Presiden memberikan instruksi tersebut. Pada bulan suci Ramadhan 1444 H, kegiatan buka puasa bersama dibatalkan.
Surat ini telah dikirimkan kepada Menteri, Menteri Kehakiman, Kepolisian RI, serta instansi dan lembaga pemerintah. Mendagri diminta menindaklanjuti surat ke pemerintah daerah.
“Surat menteri kabinet ditujukan untuk pejabat publik, tetapi tidak secara eksplisit menyatakan bahwa larangan sarapan hanya berlaku untuk kementerian dalam negeri, sehingga pesan tersebut dapat ‘direkayasa’ dan diperluas menjadi ‘sarapan bersama’. ujar Youthril dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Yuthril menilai, ucapan yang dirahasiakan dan dibocorkan ke dunia luar itu tidak berlandaskan asas hukum apa pun, melainkan politik belaka. Sehingga sewaktu-waktu dapat diubah dengan mempertimbangkan untung dan rugi.
Karena itu, dia menyarankan agar menteri kabinet merevisi secret speech dan memberikan keleluasaan kepada pejabat pemerintah, pegawai, dan masyarakat untuk mengatur kegiatan buka puasa. Ditambahkannya, “Saya khawatir surat ini bisa dijadikan bahan untuk mengepung pemerintah dan menuduh pemerintah Presiden Jokowi memusuhi Islam.”
Menurut Yusril, masyarakat yang berkonflik dengan pemerintah misalnya akan melakukan berbagai kegiatan seperti konser dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, termasuk kegiatan yang tidak dilarang oleh pemerintah. Sementara itu, pemerintah melarang kegiatan yang bersifat keagamaan dengan kehadiran yang dibatasi.
Ia juga khawatir pesan Menteri Kabinet Pramono Anung akan menjadi sasaran kritik dan menyoroti perbedaan perhatian pada kegiatan Ramadhan di berbagai tempat tahun ini.
Pejabat negara dilarang mengadakan acara buka puasa bersama selama Ramadhan 1444 H. Pejabat negara ini berkisar dari kementerian hingga pemerintah kota dan kabupaten. Mereka dilarang untuk menaklukkan bersama.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kabinet Indonesia No. Dikonfirmasi Jokowi pada 38/Seskab/DKK/03/2023.
Surat pelarangan buku itu memuat tiga poin.
Pertama, respons terhadap Corona 19 saat ini sedang bergerak dari pandemi menjadi endemik, sehingga kita tetap perlu berhati-hati.
Kedua, dalam kaitan ini, praktik sarapan bersama di bulan suci Ramadhan 1444 H dibatalkan.
Ketiga, Mendagri harus menindaklanjuti pedoman Gubernur, Direktur, dan Walikota ini.
Surat itu mendesak para pejabat negara, termasuk menteri, kepala lembaga, kepala lembaga, dan kepala daerah, untuk mematuhi arahan presiden dan mengirimkannya ke semua staf di departemen masing-masing.
Presiden Jokowi telah menyampaikan salam puasa kepada umat Islam yang beribadah selama Ramadhan. Presiden berdoa agar pahala selalu penuh rahmat di bulan suci ini.
Dan Jokowi mengutip Kamis (22/3/2023) melalui akun pribadinya di situs jejaring sosial @jokowi, “Selamat datang wahai Ramadhan. Selamat datang bulan Ramadhan yang penuh rahmat, pahala dan ampunan.”
Uniknya, pidato ini disampaikan dengan visual yang menarik. Beberapa ikon muncul, seperti kucing Owen, ciri khas pidato Kepala Negara.
Visual tersebut juga menampilkan suasana menjelang buka puasa, dengan jajanan meriah dan orang-orang yang berlalu lalang menunggu azan. Mulai dari orang yang membeli jajan atau tak-gil, orang yang ingin berbuka puasa bersama, hingga pekerja kantoran yang menyetir pulang, bersepeda, dan pergi ke kuil.
Jokowi mengucapkan “Selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam “.
Menteri Kabinet Pramono Anung mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Menurutnya, Ramadan kali ini merupakan tahun pertama puasa setelah pemerintah mencabut pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
kata Pramono dalam video YouTube Seskab, Kamis (23/3).
Politisi PDI Perjuangan mengimbau semua pihak menjaga protokol kesehatan. Pramono tak ingin ada wabah baru.
“Namun, kita harus tetap waspada dan waspada. Kita harus menjaga protokol kesehatan agar puasa bulan ini tidak menimbulkan pandemi baru,” ujarnya.
Pramono percaya bahwa semua umat Islam beribadah selama bulan Ramadhan yang menyenangkan dan penuh makna. Beliau berpesan untuk menjaga kesehatan dan persaudaraan.
Kemudian beliau bersabda, “Berdoalah dengan semangat menjaga kesehatan, menjaga kerukunan, dan selalu menjaga kasih persaudaraan, dan berdoa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga Dia selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua.”