Jakarta – Kejaksaan (Kejagung) memeriksa MY sebagai Ketua Dewan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia. Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Paket Infrastruktur Pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo 2020 hingga 2022.

Haryoko Ari Prabowo, Wakil Jaksa Agung untuk Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kejaksaan Agung, Sub Komite Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (TPPU), mengatakan ada keterkaitan antara Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Proyek BTS 4G BAKTI Kominfo menyebut dirinya sedang menghadapi kasus korupsi.

Namun, Prabowo enggan merinci hubungan Ketua Dewan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dengan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo.

“Ya berhubungan. Artinya terserah Anda. Semuanya berhubungan” kata Prabowo.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung memeriksa delapan saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur 4G BTS (Basic Transceiver Station) dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Informatika dari tahun 2020 hingga 2022.

“Delapan saksi diperiksa terhadap tersangka AAL, tersangka GMS, tersangka YS, tersangka MA, dan tersangka IH. .

Saksi yang diperiksa adalah Korea, Ketua Komite Tetap Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Ketua Otoritas Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta, dan Vice President Sales DIW PT Abimata Citra Al. -Abadi, Ketua APS, PT Prasetya Dwi Dharma.

Kemudian TH Konfederasi Pekerja Indonesia (KSPI) BAKTI Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, RD Direktur PT Adyawinsa Telecom and Electricity Company, RB Direktur PT Bela Parahyangan Investindo, dan FAP Direktur Hubungan Pelanggan di Nusantara Pusat Data.

“Pertanyaan saksi dilakukan untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara dugaan korupsi,” kata Ketut.

Diketahui, kejaksaan telah menetapkan lima tersangka atas dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS Cominpo periode 2020 hingga 2022.

Kejaksaan Kapuspenkum Ketut Sumedana menyebut, putusan terakhir terhadap tersangka berlaku pada Senin, 6 Februari 2023. Beliau adalah Irwan Hermawan (IH), Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Dalam keterangannya pada Kamis, 9 Februari 2023, Ketut mengatakan: .”

Peran Irwan Harmawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy dilakukan dengan memasukkan secara tidak sah tersangka AAL dan persekongkolan keji dengan imbalan pembelian BTS 4G dari BAKTI Kominfo, mengarahkan provider tertentu menjadi pemenang paket. 1 2 3 4 5.

Empat tersangka lainnya adalah Mukti Ali (MA), seorang manajer akun di PT Huawei Tech Investment. Ketika dia keluar dengan seragam penjara, dia tidak mengatakan apa-apa kepada wartawan.

Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 24 Januari 2023, Kepala Kejaksaan Agung Jampisus Kuntadi mengatakan, “Mereka melakukan persekongkolan dengan AAL hingga PT Huawei bergabung dalam konsorsium.” .

Pada tahun 2020, Anang Ahmed Latif (AAL) sebagai Senior Director BAKTI Kominfo, Galumbang Menak S (GMS) sebagai Senior Director PT Mora Telematics Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) sebagai Human Development Specialist Universitas Indonesia (Hudev UI) ditunjuk. .

Anang Ahmed Latif diduga dituding sengaja mengeluarkan regulasi untuk mencegah persaingan komersial yang sehat dan kompetitif dalam mendapatkan penawaran dengan menutup peluang calon peserta lain.

Kapusbankum Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu, 4 Januari 2023:

Galumbang Menak S bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada Anang Achmad Latif atas Peraturan Direktur Senior yang dimaksudkan untuk menguntungkan perusahaan sebagai pemasok, konsorsium dan pemasok peralatan.

Sementara itu, Johan Soriato mengaku menggunakan Hudev UI untuk riset teknisnya. Riset teknis untuk mengakomodir kepentingan Anang Achmad Latif untuk diikutsertakan dalam kajian itu membutuhkan biaya besar.

“Selain itu, untuk memajukan penyidikan, tim penyidik ​​hari ini melakukan pemeriksaan di empat lokasi berbeda tempat tinggal para tersangka,” kata Ketut.

Terkait Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001, didakwa melanggar Pasal 2 (1) dan 3 juncto Pasal 55 (1). hukum Kriminal. .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *