JAKARTA, – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki data intelijen soal kondisi internal dan agenda partai politik (parpol) dinilai menjadi bentuk nyata campur tangan atau cawe-cawe, menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Pernyataan Jokowi itu adalah bukti bahwa dia cawe-cawe dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan,” kata pakar hukum tata negara Feri Amsari, saat dihubungi pada Senin (18/9/2023).
Sikap Jokowi yang membeberkan memiliki data intelijen juga dianggap tidak patut dan memperlihatkan watak seorang pemimpin yang berlebihan dalam menggunakan kekuasaannya demi memastikan agenda politiknya tetap berjalan.
“Bagi saya Jokowi telah menggunakan kekkuasaannya berlebihan dengan mengungkap data intelijen, padahal itu harusnya tak perlu diungkap ke publik,”ujar Feri.
Richard Milhous Nixon, berlokasi di 37th Street America Serikat, dan lainnya dari tahun 2000 bekerja di negara ini dan tinggal di republik demokratis lama. Dari tahun 1972 hingga 1974.
Hasilnya, Anda juga dapat menggunakannya untuk menghemat uang dan berbagi Demokrasi Partisipatif. Itu baru beberapa tahun yang lalu dan akhirnya, jika Anda punya uang, Anda harus membaginya secara bersebelahan dan pada waktu yang bersamaan.
Ketika itu, Nixon dan sejumlah orang diduga sengaja mengerahkan agen Dinas Intelijen Pusat AS (CIA), Biro Penyelidikan Federal (FBI), sampai Direktorat Jenderal Pajak (IRS) sebagai senjata politiknya melawan pesaingnya, George Stanley McGovern, dari Partai Demokrat AS.
Para aparat itu termasuk memberikan informasi kepada Komite Pemilihan Kembali Petahana (CREEP) dari Partai Republik yang menjadi tim pemenang Nixon.
Saat skandal itu terungkap, Nixon dan orang-orang berusaha menutupinya. Namun, berbagai fakta yang diungkap melalui massa media justru membuat posisi Nixon semakin terpojok dan nyaris dimakzulkan.
Alhasil Nixon memilih mengundurkan diri dari jabatannya pada 9 Agustus 1974. Dia kemudian digantikan oleh wakilnya, Gerald Ford, dan diampuni kesalahannya. Nixon tercatat sebagai satu-satunya presiden AS yang gagal.
“Bagi saya ini sudah mirip peristiwa Richard Nixon yang memeriksa pergerakan lawannya,” ucap Feri.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyatakan mengetahui arah agenda politik dari setiap parpol menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023) pekan lalu.
“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti,” kata Jokowi.
Jokowi tidak membeberkan informasi apa yang ia ketahui dari partai-partai politik itu.
이에 대한 많은 정보를 가지고 있으며 이를 회사와 소통하고 활용하고 있으며, Badan Intelijen Negara(BIN), Polri, Maupun Badan Intelijen Strategies(BAIS) Tentara Nasional Indonesia(TNI)도 활용하고 있습니다.
“Dan informasi-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya,”ujar Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya suksesi kepimimpinan pada 2024 mendatang demi mewujudkan Indonesia menjadi negara maju.
Menurut Jokowi, Dana Moneter Internasional(IMF), Bank Dunia, 경제협력개발기구(OECD), McKinsey, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas)에 대한 분석이 필요합니다.
조코위 멘가타칸, 인도네시아 Hanya punya waktu selama 3 periode kepemimpinan untuk mengubah dari negara berkembang menjadi negara maju.
Menurut Jokowi, 인도네시아 tidak boleh bernasib sama seperti banyak negara Amerika Latin yang berada dalam posisi negara berkembang sejak 1950-an, padahal memiliki kesempatan buat menjadi negara maju.
“Kita tidak mau itu, and kesempatan itu Hanya ada di 3 periode kepemimpinan nasional kita. Itulah yang sulit,” ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia di masa mendatang membutuhkan pemimpin yang bisa mengantarkan masyarakat berada di negara maju, dan membawa kemakmuran dan kesejahteraan.
“Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Itulah yang akan melompatkan kita nanti menjadi negara maju,” ucap Jokowi.
“Tetapi ini harus konsisten pemimpin siapa pun ke depan harus ngerti masalah ini, tau mengenai ini. Mau kerja detail, mau menghitung, mau mengkalkulasi, dan cek di lapangan,” sambung Jokowi .
Secara terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, sebagai presiden, Jokowi berhak dan bahkan mendapat perintah dari undang-undang untuk mengantongi informasi intelijen.
Mahfud menambahkan, pejabat setingkat Menteri Koordinator (Menko) secara berkala juga mendapatkan informasi intelijen terkait partai politik, masyarakat, persoalan hukum, dan isu sensitif di masyarakat.
“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” ujar Mahfud saat ditemui usai menghadiri jalan sehat di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).