KPK mengatakan klarifikasi resmi dari LHKPN dilakukan secara berkala. KPK mengatakan tidak ada penjelasan karena postingan SNS resmi.
“Jika ada pertanyaan”Apakah mekanisme pemindaian KPK atau keterangan LHKPN KPK menunggu virus menyebar? Di gedung KPK, Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati mengatakan, “Kami pasti menolak. Ada mekanisme yang kami terapkan secara rutin untuk memeriksa atau mengklarifikasi pejabat negara yang akan dilakukan verifikasi administratif yang menurut kami tidak wajar. Itu dia” dikatakan. Jakarta Selatan, Rabu (3 Agustus 2023).
Ibe menjelaskan, ketidakadilan kekayaan pejabat publik bisa dilihat dari nilai kekayaannya. Jika seorang pria memiliki kekayaan besar, tetapi posisinya tidak terlalu glamor, kekayaannya patut dipertanyakan.
iklan
Gesek untuk melanjutkan konten.
Apa yang tidak masuk akal? Ini dapat dilihat sebagai besarnya nilai, baik terlalu kecil untuk profil posisi tertentu atau terlalu besar untuk profil posisi tertentu, yang pada dasarnya tidak konsisten antara profil posisi. Itu salah satu alasan untuk menggunakan Explain.
Ipi mengatakan, setiap tahun ada 380.000 LHKPN yang masuk ke KPK. Ia mengatakan, semua laporan selalu diperiksa terlebih dahulu oleh KPK.
“Cek kesesuaian isi data harta benda, cek kelengkapan dokumen seperti surat kuasa, dan selanjutnya cek yang sifatnya material. Kemudian bisa dilanjutkan ke tahap klarifikasi,” ujar Ip . Ditambahkan.
Aset pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini jadi sorotan. Belakangan ini asal-usul Kepala Bea Cukai Makassar Andy Pramono tak sesuai dengan profilnya.
KPK juga menerima Laporan Analisis (LHA) atas aset Andhi Pramono. KPK akan memanggil Andy Pramono pekan depan.
Anggota KPK Bidang Pencegahan dan Pengendalian Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya menerima LHA dari Andhi Pramono mulai Maret 2022. Laporan akan ditindaklanjuti.
“Hari ini kami juga mendapat informasi dari media sosial, saudara APR, Bea Cukai Makassar. LHA mengirimkan laporan ke KPK pada Maret 2022 dan kami menindaklanjutinya,” kata Pahala.
Pahala mengatakan akan ada proses klarifikasi atas Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN) milik Andy Pramono. KPK akan menjelaskan hal itu kepada Andhi Pramono pekan depan.
Pahala berkata, “Saya akan menyelesaikan masalah dengan saudara APR, Andy Pramono. Ya, mungkin saya akan mengundangnya minggu depan.”