Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak mengembalikan Jaksa Agung Vitru Rohkahyanto ke Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penyidikan dugaan korupsi mobil listrik Formula EJakarta. Gyeongju.

Menurut Badan Pemberantasan Korupsi, Fatarh ingin melanjutkan karir di lembaga induknya, Kejaksaan.

“Saya ingin mengatakan sudah selayaknya JPU Park Bitrukh kembali ke kejaksaan, tapi tahun lalu harus kita alihkan atas permintaannya beberapa waktu lalu untuk meniti karir di sana,” katanya. Direktur Pemberitaan KBK Ali Fekry dalam keterangannya, Jumat (2/3/2023):

Baca juga

Ali mengatakan Fitruh kembali ke kejaksaan bersama jaksa senior KPK lainnya. Ali tidak menyebutkan nama Jaksa Agung. Namun, Ali memastikan keduanya mendapat Surat Keputusan (SK) untuk kembali ke lembaga asalnya.

Kata Ali “Jadi kita harus clear, kita harus clear. Tidak ada pembicaraan penarikan nanti atau penarikan, ya”.

Ali mengatakan Fatrouh dan salah satu jaksa senior sebelumnya telah direkrut KPK untuk mengembangkan kinerjanya dan mendukung proses hukum lembaga antikorupsi itu. Menurut Ali, semua kejaksaan dan polisi yang bekerja di KPK bisa kembali ke instansi asalnya.

“Mereka tidak selamanya di sini,” kata Ali, “Ada kalanya mereka harus kembali mengejar karir di agensi asalnya, lalu ada kalanya digantikan oleh karyawan lain.”

Ali mengatakan Badan Pemberantasan Korupsi telah mengorganisir unjuk rasa untuk pembebasan mereka. Ali mengapresiasi kejaksaan atas kesediaan mereka mempekerjakan jaksa KPK terbaik.

“Tentu KPK berterima kasih kepada Kejaksaan Agung yang telah mengirimkan jaksa-jaksa terbaik untuk bekerja di KPK sebelumnya,” katanya.

Sementara itu, Dewan Pengawas (Dewas) KPK Deputi Penindakan dan Penindakan KPK Karyoto dan Direktur Penyidikan KPK Endar Priantono diberitahu. Laporan ini tentang investigasi dugaan korupsi di balap listrik Formula E.

Dalam keterangannya, Selasa (24 Januari 2023), Syamuddin Haris, anggota Komite Pemberantasan Korupsi, mengatakan, “Ya benar. Kami sedang mengerjakan Diwas.”

Haris menjelaskan Kariotto dan Indar dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hanya saja, Harris tidak membeberkan LSM tersebut.

Laporan ini terkait dengan keengganan Karyoto dan Endar untuk membawa kasus Formula E ke tahap penyidikan. Peringkat Divisi Penegakan tidak menaikkan status investigasi menjadi Investigasi karena kurangnya bukti yang cukup.

Sementara itu, sejumlah pimpinan diduga terlalu ngotot membawa penanganan kasus Formula E ke tahap penyidikan segera.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Ketua KPK Berli Bahuri dikabarkan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka korupsi Formula E.

Alex dan Firli kerap disebut-sebut dalam laporan Koran Tempo sebagai pihak yang memaksa Anis menjadi tersangka.

Pada Senin (10 Maret 2022) Alex berbicara di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

Alex mengakui kepatuhan terhadap aturan dan hukum yang berlaku saat menangani kasus. Menurut Alex, hal terpenting dalam mengusut suatu kasus adalah bukti.

“Saya hanya bermain sesuai aturan dan mengandalkan bukti-bukti. Itu saja yang kita andalkan di KPK,” katanya.

Dengan terungkapnya investigasi KPK oleh Tempo, Alex mengaku memutuskan untuk membuka investigasi Formula E kepada publik. Biasanya, Alex bersikeras tidak ingin memulai penyelidikan sampai partainya ada di sana.

“Ya, beberapa kejadian sudah terungkap dan sedang kami pikirkan, tapi bagaimana kalau kita membuka proses investigasi saja? Betul. Contoh implementasi oleh KPK” .

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *