Liputan6.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap paksa Gubernur Papua Lucas Enembe pada Selasa, 10 Januari 2023 atas tuduhan korupsi terkait suap proyek infrastruktur.
Pengambilalihan paksa Gubernur Papua Lucas Enimbe juga menimbulkan reaksi. Termasuk Presiden KPK Verli Bahori. Fairlie mengatakan gengnya menangkap Lucas Enembe (EGP) dan langsung membawanya ke Jakarta. Dalam perjalanan, detektif didampingi oleh dokter dan perawat.
baca juga
“LE terbang dari Manado ke Jakarta dengan membawa Dansat Primop Pulda Papua dan Erwasda Pulda Papua bersama satu dokter dan satu perawat,” kata Fairley kepada wartawan, Selasa, 10 Januari 2023.
Fairlie kemudian berterima kasih kepada semua pihak atas dukungannya terhadap upaya Partai Komunis Kurdistan memberantas korupsi. Termasuk percobaan penangkapan Lucas Enyimbi di Papua.
Selanjutnya, Partai Demokrat juga menanggapi penangkapan Lucas Enimbe, yang menjadi pembantunya. Hinka Panjitan, Ketua Panitia Kehormatan Partai Demokrat, mengatakan partainya belum mengambil keputusan terkait dugaan korupsi yang menjatuhkan pejabat.
Menurut Hinka, langkah selanjutnya Partai Demokrat masih menunggu proses formal dari KPK terkait kasus Lucas Enyimbe.
Pada hari Rabu, 1 November 2023 (1 November 2023), Hinka Pandjaitan, Ketua Komite Kehormatan Demokratik Republik Demokratik Kongo, mengatakan: “Proses sedang berlangsung dan kami akan menunggu hasil dari KCP.”
Sementara itu, menanggapi penangkapan Lucas, Presiden Joko Widodo (Joko Widodo) mengatakan proses hukum harus dihormati.
“Ya, semua orang sama di mata hukum,” kata Jokowi, “Itu proses penegakan hukum yang harus kita hormati.”
Berikut sederet tanggapan berbagai pihak terkait penangkapan paksa tersangka Gubernur Papua Lucas Enembe atas tuduhan suap proyek infrastruktur oleh KPK. Ini diedit oleh Liputan6.com.
Ketua KPK (KPK) Verili Bahuri mengatakan pihaknya telah menangkap Gubernur Papua Lucas Enembe (EGP) dan segera membawanya ke Jakarta. Dalam perjalanan, detektif didampingi oleh dokter dan perawat.
“LE terbang dari Manado ke Jakarta dengan Dansat Primop Pulda Papua dan Erusda Pulda Papua, satu dokter dan satu perawat,” kata Fairlie kepada wartawan, Selasa, 10 Januari 2023.
Fairley mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Partai Komunis Kurdistan dalam usahanya memberantas korupsi. Termasuk percobaan penangkapan Lucas Enyimbi di Papua.
“Terima kasih dan terima kasih kepada rekan-rekan saya di Polri, Polda Papua, Brimob, BIN dan TNI. Saya juga berterima kasih kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama di Papua yang membantu KPK memberantas korupsi.” ujar.
Fairlie pun mengimbau semua pihak untuk bersatu dan membangun Papua agar masyarakat Papua semakin maju dan sejahtera dengan memberantas korupsi.
“Kami tidak akan pernah berkompromi dengan para pelaku korupsi,” kata Fairley.
Partai Demokrat mengapresiasi langkah KPK menangkap Gubernur Papua Lucas Enembi sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua.
“Partai Demokrat mengapresiasi semua langkah penegakan hukum yang dilakukan KPK dan lembaga penegak hukum lainnya selama aman,” kata juru bicara DPP, seperti disampaikan Kepala Biro Hukum dan Keamanan (BHPP) DPP Mehboob. Hertzaki Mahendra Putra kepada wartawan Rabu, 1 November 2023.
Dia mengatakan Partai Demokrat telah melepaskan jabatan Lucas Nyimbe sebagai ketua PPDP. Hal itu dilakukan agar Lucas Enyimbe bisa fokus menangani masalah hukumnya.
“Saya yakin KPK memperhatikan kesehatan Lucas Enimbe yang sakit parah saat menangani kasus ini,” kata Herzaky.
Sementara itu, Hinka Panjitan, Ketua Komite Kehormatan Partai Demokrat, mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan soal dugaan korupsi terhadap eksekutifnya, Lucas Enimbi.
Menurut Hinka, langkah selanjutnya Demokrat masih menunggu tindakan resmi dari KPK atas kasus Lucas Enembe.
Pada hari Rabu, 1 November 2023 (1 November 2023), Hinka Pandjaitan, Ketua Komite Kehormatan Demokratik Republik Demokratik Kongo, mengatakan: “Proses sedang berlangsung dan kami akan menunggu hasil dari KCP.”
Demokrat berkomitmen menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK. KPK membuat pernyataan resmi tentang apa yang terjadi pada Lucas.
“Kita tunggu saja. Prinsipnya penegakan hukum berjalan. Prinsip dasarnya dulu,” ujarnya.
Partai Demokrat Korea berencana memberikan tanggapan resmi saat pernyataan resmi Partai Demokrat dirilis. Demokrat tidak ingin terburu-buru.
“Kami akan melakukan apa yang kami lakukan dulu. Pernyataan bisa keluar dari DPP besok, jadi jangan terburu-buru,” kata Hinka.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minku Polokam) Mahfouz Muhammad angkat bicara soal penangkapan Gubernur Papua Lucas Enembi oleh Partai Komunis Kurdi.
Menurut dia, Ketua KPK Verli Bahori sempat berbicara dengannya pekan lalu sebelum ditangkap sore tadi.
“Karena Lucas tidak sakit dan melakukan berbagai aktivitas seperti membuka gedung, kami memutuskan untuk menangkap Lucas Enembe setelah berkonsultasi dengan saya dan perwakilan KPK pada sore hari tanggal 5 Januari 2023.” kata Maafuz.
Mahfouz pun mengapresiasi tindakan KPK tersebut. Dia menegaskan, penangkapan itu murni penegakan hukum tanpa politisasi.
“Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah menangkap Lucas Anembe kemarin dan membawanya ke Jakarta.
Penangkapan ini hanyalah tindakan penegakan hukum yang telah lama diperdebatkan dan selalu ditunda oleh dokter pilihannya yang menyatakan bahwa Lucas sakit.
Mahfouz mengatakan kasus yang menjerat kader demokrasi itu murni masalah hukum. Pasalnya, KPK telah mengklarifikasi struktur dan usia kasus tersebut.
Ia berharap tidak ada pihak lain yang mengkaitkan isu penangkapan Lucas dengan hal lain selain hukum.
Mahfouz mengakui penangkapan Lucas tertunda karena sakit. Namun, jika rumah sakit menyatakan dirinya aman, yang bersangkutan harus bertanggung jawab sebagai tersangka di hadapan hukum.
“Saya sama sekali tidak ada kepentingan apapun selain masalah hukum. Kasusnya sudah dibuka. Jelas, apa masalahnya, KPK sudah menyatakan. Agar semua pihak paham bahwa tidak boleh ada lagi konflik antara penegakan hukum dan perlindungan HAM. .
Mahfouz pun mengaku tak keberatan jika hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan Gubernur Papua Lucas Enembe tak diizinkan menjalani pemeriksaan oleh KPK. Usai ditangkap KPK, Lucas Enyimbi menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Militer Gatot Subroto setibanya di Jakarta.
“Jika dokter kemudian menyatakan sakit, KPK bertanggung jawab untuk memasukkannya ke rumah sakit atau membawanya ke rumah sakit jika dokter tersebut benar-benar perlu dirawat,” katanya.
Selain itu, Maafuz siap mendampingi pemerintah jika dari hasil pemeriksaan kesehatan Lucas disarankan pindah ke Singapura untuk berobat.
Tegasnya, “Misalnya karena pengalaman saya di Singapura, kalaupun saya harus ke luar negeri, pemerintah bisa mendampingi dan mengawal saya. Saya tidak bisa pergi sendiri.”
Mahfouz menjamin bahwa semua hak Lucas Enembe akan dilaksanakan dalam penegakan hukum. Karena itu, ia mengimbau para pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan ilegal setelah penangkapan Lucas pada Selasa, 10 Januari 2023.
Mahfouz berkata, “Jangan melakukan tindakan destruktif. Itu hanya memaksakan hukum.”
KPK menangkap paksa Gubernur Papua Lucas Enimbe yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus bounty.
Bambang Worianto (alias Bambang Pakul), Ketua Komisi III DPR RI, mengatakan KPK menjalankan tugasnya sesuai aturan.
Kalau KPK meminta pengamanan saat penangkapan Lucas, itu biasa saja, ujarnya.
“Begitulah KPK meminta bantuan,” kata Bambang Pakol di Gedung DPR Senayan, Rabu (11/1) dan Rabu (223/1).
Dia mengatakan tidak perlu terlalu menghakimi tentang penangkapan Lucas. Karena itu sebenarnya tugas KPK.
Bambang Bacall berkata, “Yang berharga adalah tugas masing-masing individu”.
Menanggapi penangkapan Lucas Enyimbe, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses hukum harus diikuti.
“Ya, semua orang sama di mata hukum,” kata Jokowi, “Itu proses penegakan hukum yang harus kita hormati.”
Jokowi mengatakan KPK akan memastikan bertindak sesuai dengan bukti dan prosedur yang ada.
“Saya kira KPK sudah pasti menyita barang bukti. Itu pasti,” kata Jokowi.by admin Arwana99.