JAKARTA, – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Minku Polokam) Mahfud MD akan menyampaikan laporan dugaan pencucian uang di bawah Rp 300 di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan Agung (Istana Keja), Polri.
Bagian 300 akan diikuti. Misalnya, jika ada permintaan penyidikan tindak pidana pencucian uang, kami berpendapat hal itu harus disampaikan kepada aparat penegak hukum, KPK, kejaksaan atau aparat kepolisian dan staf Kantor Polhukam. Jumat malam (3 Oktober 2023) satpam di Jakarta.
Mahfouz meminta tiga lembaga penegak hukum bersaing mengusut dugaan pencucian uang.
Misalnya, jika tidak ada kemajuan dalam sebulan penyelidikan KPK, Mahfouz menyerahkan laporan atau dugaan kejadian itu ke kejaksaan atau polisi.
Mahfouz berkata, “Saya mengambilnya karena berpikir tidak ada kemajuan dalam sebulan dan melanjutkan. Saya ingin mengambilnya sendiri tetapi tidak bisa.”
Mahfouz mengatakan ada 467 pegawai Departemen Keuangan yang diduga terlibat pencucian uang.
Data dihimpun sejak 2009 hingga 2023 berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Mahfouz menegaskan, jumlahnya masih bisa bertambah. Ia pun meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut.
“Ada yang masih berjalan, ada yang tidak dilaporkan, dan lain-lain,” ujarnya.
Mahfouz yang juga Ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menegaskan, pencucian uang berbeda dengan korupsi.
Mahfouz mengatakan pergerakan uang yang mencurigakan sekitar 300 triliun rupee sebelumnya telah dilaporkan di Departemen Keuangan sejak 2009.
Mahfouz mengatakan sejauh ini ada 160 pengaduan yang belum diproses penegak hukum.
“Ada lebih dari 160 laporan, dan ini tidak memberikan informasi, Sulaiman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia (UII) Mahfouz mengatakan dalam siaran pers yang diunggah ke YouTube oleh Departemen Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Bidang Keamanan, Rabu malam (3 Agustus 2023).
Mahfouz mengatakan dia tidak akan membahas laporan itu sampai setelah insiden itu. Dia mencontohkan kasus Rafael Alon Trisambudo, mantan Public Affairs Officer Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan.
Mahfouz berkata, “Yah, saya pikir itu karena hiruk pikuk tertentu yang membutuhkan ketertiban.”
Katanya, “Bukan Sri Mulyani (menteri keuangan), tapi sejak 2009, menteri sudah empat kali diganti dan tidak berpindah-pindah.