Liputan6.com, Jakarta Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjitan soal pemilihan langsung KPK dibahas dalam pertemuan dengan Joko Widodo atau Presiden Jokowi.
Secara terpisah, kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan aparat penegak hukum untuk tidak mengusut dan tidak memanggil kepala daerah juga disinggung dalam rapat tersebut.
Ucapan kedua menteri tersebut rupanya berdampak pada turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.
baca juga
“Terkait reaksi Presiden terhadap pernyataan Park Ruhud dan pejabat lainnya, benar atau tidaknya itu terserah Presiden,” kata Menko Polhukam Mahfouz Mohamed usai pertemuan. Senin (2 Juni 2023) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Namun, saya sudah sampaikan di rapat bahwa ini juga berdampak pada turunnya indeks (persepsi korupsi),” ujarnya.
Menurut Mahfod, kata-kata Lhot telah membentuk persepsi bahwa pemerintah tidak menginginkan OTT. Mahfouz mengatakan Presiden Jokowi akan kembali bertemu dengan beberapa menteri untuk membahas isu penurunan GPA Indonesia.
“Arah khusus dari Presiden untuk menangani masalah ini secara lebih formal, institusional dan modern nanti akan dikeluarkan dalam dua atau tiga hari,” katanya.
Mahfouz menegaskan pemerintah akan terus memerangi korupsi. Dia berargumen bahwa komitmen untuk memberantas korupsi telah terbayar dengan baik. Namun, beberapa perubahan telah dilakukan pada indikator evaluasi yang menyebabkan IPK Indonesia menurun.
“Sebenarnya ini sangat bagus. Cuma perubahan indikator, perubahan institusi secara keseluruhan, tidak apa-apa. Ini tugas TII. Kami tidak bisa menggugat, tapi kami juga punya rekam jejak sendiri,” ujar Mahfouz.
Seperti diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 akan turun 4 poin dari sebelumnya 38 menjadi 34. Pencapaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.
Skor IPK berkisar dari 0 hingga 100. 0 sangat buruk, sedangkan 100 sangat bersih. Nilai IPK Indonesia pada tahun 2021 adalah 38 poin dengan 96 poin.
“Tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapat skor 34 dari 100, menempati peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 dan penurunan terbesar sejak 1995,” ujar Transparency Vice.” ujarnya. Siaran Pers Indonesia Internasional (TII) Wawan Siatmeko, Selasa, 31 Januari 2023.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tak ingin KPK atau aparat penegak hukum lainnya memiliki OTT pejabat negara lebih banyak.
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang layak dan harus memiliki ekosistem yang baik. Hal ini dilakukan melalui digitalisasi untuk mengurangi risiko korupsi.
“Kita tidak ingin melihat OTT (Bergandengan Tangan) ke depan. Kenapa?” kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Vorkopemda 2023 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. , Jawa Barat , Selasa, 17 Januari 2023.
Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara pada Senin (2/6/2023) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu untuk membahas penurunan 4 poin Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari sebelumnya 34 menjadi 38.
Para pejabat yang dipanggil adalah Menko Polhukam Mahfouz Mohamed, Menteri Kehakiman ST Burhanuddin, Komisaris Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Virli Bahuri.
“Presiden baru-baru ini memimpin rapat internal pemberantasan korupsi, Menko Polhukam, Menteri Kehakiman RI, kemudian Kapolri, dan Komite Pemberantasan Korupsi. saya diundang untuk menanggapi penurunan yang agak mengejutkan, seperti yang telah terjadi Mahfouz Mudusai menjelaskan dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta. , Senin (2 Juni 2023).
Menurutnya, pemerintah akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan IPK Indonesia. Mahfouz mengatakan Presiden Jokowi akan memberikan instruksi khusus terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi.
Dia berkata, “Dalam dua atau tiga hari ke depan, kami akan mengambil semua langkah yang memungkinkan untuk memastikan bahwa presiden dapat menghubungi kami kembali.”
Mahfouz mengatakan penilaian Indonesia pada Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan Transparency International (TII) hanyalah persepsi, bukan fakta. by amdin Arwana99.