Presiden Dewan Rakyat Indonesia Bambang Susiatio mendorong perangkat desa untuk terlibat dalam pemutakhiran data kemiskinan dan kependudukan lainnya. Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dan merupakan partai politik yang paling mengetahui keadaan masyarakat.
Pamsut menjelaskan, data kemiskinan dan profil demografi lainnya dapat dimasukkan secara digital oleh pemerintah desa dari kantor desa hingga Kementerian Dalam Negeri (Kmindagri). Dengan demikian, Depdagri dapat memperoleh big data akurat real time yang bersumber langsung dari 83458 Desa/Kilorahan. Data kemiskinan dan data demografi lainnya.
“Sehingga kita tidak lagi harus bersusah payah mencari data kemiskinan. Langkah ini tidak terlalu sulit karena setiap desa telah dilengkapi dengan komputer dan berbagai perangkat digital lainnya yang dapat mendukung kinerja pemerintah desa dalam menyiapkan data kependudukan. .” kata Pamsut. suratnya. Keterangan, Senin (13 Februari 2023).
“Dengan begitu, kita bisa terhindar dari kesalahan data kemiskinan pada penduduk, seperti yang sering terjadi selama ini. Banyak warga kaya yang sudah menerima bansos. Di sisi lain, banyak warga miskin yang tidak menerima bansos. Ini Ketidakakuratan dalam data kemiskinan karena tidak memasukkan pemerintah desa.
Bamsuth dilaporkan bertemu dengan perwakilan dari APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Nasional Badan Pertimbangan Desa), dan PPDI (Persatuan Desa Indonesia) untuk menyampaikan informasi ini.
Mengambil kesempatan ini, Bamsuet telah menyetujui usulan dari berbagai organisasi desa terkait perubahan alokasi dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) hingga 40%. Sebagai pengganti minimal 40% yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021.
Ia mengatakan, usulan tersebut disampaikan APDESI kepada Presiden Joko Widodo pada Kongres Nasional APDESI 2022 di Istora Senayan. Presiden Joko Widodo saat itu juga menyetujui usulan tersebut.
“Perubahan alokasi ini dapat memberikan keleluasaan bagi kepala desa untuk mendanai anggaran desa untuk berbagai program pembangunan yang bersifat material. Berbagai sektor ekonomi kerakyatan,” jelas Bamsut. ” .
Bamsuwet juga mengapresiasi inisiatif perayaan HUT ke-9 UU Desa pada 19 Februari 2023. Presiden Joko Widodo akan menghadiri acara tersebut di Gelora Bung Karno (GBK).
Dijelaskan pula, jumlah uang desa yang dikeluarkan sejak awal tahun 2015 hingga 2022 sekitar Rp 400,1 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan desa sepanjang 227.000 km, 4.500 embung, 71.000 unit irigasi, 1,3 juta meter jembatan, 10.300 pasar desa, 57.200 boumdis, 6.100 tambatan perahu, dan 62.500 tambatan darat.
“Pemerintah desa juga tidak perlu khawatir dengan penggunaan dana desa, karena kejaksaan dan kapolres mengawasi penggunaan dana desa dan memberikan pengarahan kepada perangkat desa,” kata Pamsut.
“Selain berbagai program pembangunan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui aspirasi pemerintah desa agar pemerintah desa dapat menggunakan 3% dana desa untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional pemerintah desa,” pungkasnya.
Sebagai acuan, pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden APDESI Surta Widjaja, Presiden ABPEDNAS Indra Utama, Presiden PPDI Widhi, Presiden APDESI MPO dan Penasihat ABPEDNAS Asri Anas. , Direktur Eksekutif APDESI Anwar Sadat dan Direktur Eksekutif ABPEDNAS Deden Syamsuddin. by admin Arwana99.