Liputan6.com, JAKARTA – Presiden PKB Mohamin Iskandar menilai retorika koalisi besar yang digaungkan Presiden Golkar Airlangga Hartarto bisa saja terjadi. Namun, PKB belum mengambil sikap tegas apakah akan tertarik mengikuti surat Golkar tersebut. Ini karena mereka masih bersekutu dengan Kirindra.
“Semua bisa. Tapi PKB itu terkait dengan Girendra. Itu benar,” kata politikus yang akrab disapa Cak Imin itu di Jakarta, Selasa (28/3).
Tindakan politik PKB saat ini harus didiskusikan dengan Gerindra. Jadi, masalah bersekutu dengan PKK tidak sendirian. Chuck Emin menegaskan bahwa aliansinya dengan Jirendra tetap kuat.
“Tentu setiap langkah harus dibicarakan dulu dengan Gerendra, tapi PKK dan Gerendra solid,” ujarnya.
Untuk saat ini, Kak Amin mengaku belum mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan tank Grand Alliance atau tidak.
“Saya tidak memikirkannya sama sekali,” kata wakil presiden Republik Demokratik Kongo itu.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengisyaratkan aliansi besar dengan mengeluarkan pernyataan usai bertemu dan sarapan pagi dengan Panglima Besar NasDem Surya Paloh. Airlangga mengaku menunggu Grand Alliance bermain.
Sedangkan Golkar sedang membangun Aliansi Indonesia Bersatu (KIB) dengan PAN dan PPP. Sementara itu, NasDem dengan suara bulat mencalonkan Anees Baswedan sebagai presiden Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS.
“Kami menantikan tanggal pertandingan karena sekutu besar di mana pun menguntungkan Indonesia,” kata Airlangga, Sabtu (24/3) di Menara Nasdim Jakarta.
Selain Golkar, buka puasa bersama yang diselenggarakan NasDem itu dihadiri Perwakilan PPP, MP PPP Rosli Effendi. Menghadiri buka puasa bersama Golkar dan kemitraan publik-swasta di luar Koalisi untuk Perubahan. Koalisi untuk Perubahan kini terdiri dari NasDem, Demokrat dan PKS.
Golkar dan Partai Rakyat Pakistan tergabung dalam Aliansi Indonesia Bersatu (KIB). Disinggung peluang KIB bekerja sama dengan Koalisi Perubahan untuk menghadapi Anies, Airlangga mengatakan masih ada waktu untuk mengambil keputusan.
“Tentu nanti pihak KIB yang akan mengambil keputusan,” kata Airlangga.
Menurut Menko Perekonomian, Golkar bersedia menghubungi NasDem. Padahal Golkar dan NasDem tergabung dalam koalisi berbeda di Pemilu 2024.
“Ya kalau koalisi berkoalisi, tentu komunikasi dengan koalisi yang sama itu penting dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang juga kita jaga agar seluruh proses politik berjalan lancar,” ujar Airlangga.