Ketua Dewan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Siuru Salim Sajaf Al-Jafri Liputan6.com mengatakan partainya menolak polarisasi politik dan kriminalisasi. Menurutnya, PKS lebih mendukung kerja sama antarpartai penegak hukum ketimbang polarisasi.
Berbicara dalam acara persiapan PKS 2023 di Gelora Bung Karno Madya, Salim mengatakan, “Kami menolak polarisasi, mendorong kerja sama dan menolak kriminalisasi karena alasan politik. (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (26 Februari 2023).
Sebab, seperti dikatakan Salem, Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara pemaksaan. Tempat di mana semua warga negara sama di depan hukum.
Selim berkata, “Baik presiden atau korektor ban, ksatria atau taipan, jenderal, kopral atau baja, semuanya harus diatur oleh hukum.”
Salem mengatakan PKK membuktikan bahwa keragaman suku budaya, agama, status sosial bahkan ekonomi bukanlah penyebab perpecahan. Sebaliknya, ia menganggap pluralisme sebagai modal utama yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
Salem juga mengimbau kepada seluruh penyelenggara Pemilu 2024 untuk bekerja secara profesional mulai dari KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bwasloo) di tingkat pusat hingga daerah.
Salem juga menegaskan partainya menolak politik moneter. Dia mengatakan partainya akan mengganti politik uang dengan politik pelayanan.
“Dalam PKS Menang Apel Siaga ini, kami tegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak politik uang dan menggantinya dengan kebijakan pelayanan, pemberdayaan dan pembelaan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia,” kata Salim.