Liputan6.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Minku) Sri Mulyani Indrawati bergurau bahwa masyarakat terlalu mengkhawatirkan utang dan defisit. Mendengar kata hutang atau kelesuan, rambut orang akan berdiri di tempatnya.
“Kalau bicara disabilitas dan utang, puisi berdiri di sana,” kata Sri Mulyani saat kuliah di UIN Kampus 3 Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, Minggu (22 Januari 2023).
baca juga
Ia juga mengatakan utang merupakan salah satu alat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alat ini sangat penting untuk kegiatan pembangunan negara untuk menjadi kaya.
Utang pembangunan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga diterapkan di negara-negara lain di seluruh dunia. Perekonomian nasional akan bergerak seiring dengan pembangunan. Sebaliknya, tanpa pembangunan, perekonomian nasional akan mengalami kemunduran.
“Pembangunan harus terjadi jika negara ini ingin terus maju, sejahtera, berkeadilan dan bermartabat. Pembangunan tidak akan menunggu sampai negara menjadi kaya,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya. Dia mencontohkan, utang pemerintah Islamic Development Bank saat ini tidak melebihi Rp 2,75 triliun dari total nilai pinjaman Rp 7,3 triliun.
“Artinya yang tidak aktif kita bayarkan,” pungkas Sri Mulyani.
Koresponden: Sulaiman
Sumber: Merdeka.com
Kementerian Keuangan melaporkan total utang Indonesia per Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. Sehingga rasio utang pemerintah mencapai 39,57% dari PDB.
“Utang pemerintah per akhir Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%,” dikutip dalam Buku APBN KiTa edisi Januari 2023, Jakarta pada Kamis (19/1). ).
Pada bulan Desember, rasio utang meningkat dibandingkan November 2022, namun menurun sebesar 40,47% YoY terhadap PDB dibandingkan Desember 2021.
Fluktuasi situasi utang nasional dipengaruhi oleh transaksi keuangan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta fluktuasi nilai tukar. Namun demikian, peningkatan tersebut tetap terjaga dalam batas aman, wajar dan terkendali seiring dengan diversifikasi portofolio yang optimal.
Laporan yang sama menulis, “Rasio utang terhadap PDB berada dalam batas yang aman, masuk akal, dan dapat dikelola.”
Berdasarkan jenisnya, SBN mendominasi utang pemerintah sebesar Rp6.846,89 triliun atau 88,53% dari total komposisi utang pada akhir Desember 2022. SBN tersebut terdiri dari SBN domestik sebesar Rp5.452,36 triliun dan valuta asing sebesar Rp1.394. cahaya matahari.
Sedangkan sisanya sebesar 11,47 persen atau Rp887,1 triliun merupakan pinjaman. Itu terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 867,43 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 19,67 triliun.
Di sisi lain, dari sisi mata uang, mata uang lokal (rupee) mendominasi obligasi pemerintah sebesar 70,75%.
Strategi ini merupakan salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi fluktuasi mata uang asing yang besar dan dampaknya terhadap pembayaran utang luar negeri.
Oleh karena itu, strategi ini menimbulkan ekspektasi bahwa pangsa utang valas akan terus menurun dan risiko valas akan lebih terkendali di masa mendatang.
“Langkah ini merupakan salah satu tameng pemerintah terhadap fluktuasi mata uang asing yang besar dan dampaknya terhadap pembayaran utang luar negeri,” katanya.
Sementara kepemilikan SBN saat ini dikuasai oleh bank, disusul oleh Bank Indonesia. Sementara itu, rasio kepemilikan saham investor asing terus menurun sejak 2019 hingga mencapai 38,57%.
Pada akhir tahun 2021, saham investor asing di SBN tercatat sebesar 19,05%. Kemudian, pada akhir Desember 2022 turun menjadi 14,36%.by admin Arwana99.