Jakarta – Survei Indeks Politik Indonesia menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat. Dalam jajak pendapat yang dilakukan dari 11 hingga 17 April 2023 ini, tingkat kepercayaan publik mencapai 73,2%.
“Kepercayaan publik terhadap Poly terus bergerak positif. Belakangan ini angka itu kembali naik menjadi 73,2%,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan, Minggu (30/4/23).
Menurutnya, salah satu penyebab meningkatnya kepercayaan kepada polisi adalah dampak dari tindakan tegas Kombes Pol Listyo Sigit Prabo terhadap para jenderal yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Dia menggambarkan Polri netral karena tidak melindungi mereka dari jebakan hukum sepenuhnya.
Dalam survei terakhir, kepercayaan publik terhadap Foley pada Februari 2023 hanya sebesar 70,8%. Artinya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu minimal dua bulan.
“71,5% warga merasa puas dengan komunikasi polisi dengan masyarakat. Selain itu, 73,6% warga merasa puas dengan upaya polisi menjaga ketertiban dan ketertiban umum”.
Survei dilakukan dalam bentuk wawancara tatap muka. Jumlah responden adalah 1220, dan tingkat toleransi kesalahan adalah 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Hasil dari metrik survei sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum sedang meningkat. Menurut Indikator Ditjen Burhanuddin Muhtadi, berdasarkan tingkat kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, Kejaksaan memiliki kepercayaan publik 7,4%, Pengadilan 7,5%, KPK 7,4% dan Polri. 6,2 persen.
Dalam keterangan daring, Minggu (26/3/2023), Burhanuddin mengatakan, “68,8% masyarakat percaya penuh pada kejaksaan, 66,3% di pengadilan, 63,7% di KPK, dan 58,2% di kepolisian. %.” . ).
Menurut Burhanuddin, kepercayaan terhadap lembaga negara secara umum cenderung meningkat atau stabil.
Ia mengatakan, “Di bidang penyidikan, kejaksaan dan kepolisian cenderung lebih percaya, sedangkan KPK justru dinilai negatif lebih kuat.”
Di sisi lain, kejaksaan dan kepolisian cenderung lebih percaya diri dalam isu pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Ganjar Prano menempati urutan pertama sebagai calon presiden dengan 36,8% suara.
Menurut Managing Director Indikator Burhanuddin Muhtadi, Prabowo Subianto menempati posisi kedua dengan 27,0% diikuti oleh Anees Baswedan dengan 26,8%.
Burhanuddin menyebut Genjar unggul namun prestasinya tidak dominan. “Ganjar paling keras, tapi tidak terlalu keras, tapi tidak ada yang dominan,” kata Burhanuddin dalam keterangan daring, Minggu.