Liputan6.com, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberitahu soal reshuffle kabinet atau pidato reorganisasi.
Ia menyerahkan Puan kepada Jokowi sebagai pemegang hak menilai kinerja para menterinya. Dia tidak mau ikut campur dalam menentukan menteri mana yang harus diganti.
“Saya tidak bisa bilang ini hak prerogatif presiden, saya belum pernah bicara dengan presiden, jadi tanyakan pada presiden,” kata Puan di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19 Januari 2023).
baca juga
Puan mengatakan Presiden Jokowi berhak memutuskan perlu tidaknya perombakan kabinet, termasuk kapan. Karena presiden adalah pemilik waralaba.
“Tentu presiden yang akan memutuskan kapan hari baik, kapan dilakukan atau tidak dilakukan,” kata Ketua DPP Perjuangan PDI itu.
Menurut dia, parpol bisa mengingatkan atau mengomentari kinerja menteri yang perlu diganti. Namun, Bowan secara pribadi tidak ingin Menteri Jokowi diadili.
“Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu kita bisa mengingatkan atau mengungkapkan hal-hal yang mungkin tidak terlalu membantu jalannya pemerintahan dll. Tapi sekali lagi, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden,” kata Pawan Maharani.
Presiden Moon menyimpulkan dengan mengatakan, “Mari kita tinjau apa yang harus dilakukan dan lihat kapan kabinet dirombak.”
Koresponden: Ahed Al-Bayhaqi
Merdeka.com
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarut Seif Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menterinya, yakni Menteri Pertanian (Mintan) Syahrul Yasin Limbu dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.
Kedua menteri tersebut adalah politisi dari Partai Nasdim, dan Jarot berharap ada kebangkitan di kabinet sehingga bisa mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi.
“Menteri Pertanian dievaluasi, Menteri Kehutanan dievaluasi, Menteri Kehutanan dievaluasi. Ini harus dievaluasi. Dan semua Menteri harus dievaluasi. Terus gimana? Saya dukung dia penuhi janji kampanyenya “ucap Djarot. Jum (23 Des 2022) di Menteng, Jakarta
Anggota Komite 4 DPR Lee menyinggung masalah impor beras. Di tengah desakan swasembada beras, harga beras justru naik. Adanya kebijakan impor pada saat musim panen dan saat harga beras naik.
“Kita membanggakan swasembada beras, termasuk yang dulu khawatir, dan ternyata ketika harga beras naik, kita impor. Sejatinya pemerintah harus turun tangan. Saat musim panen, harga tidak apa-apa dan nasinya hits kita,” kata Djarot. . pengimpor”.
“Lebih parah lagi petani sakit, jadi kami di panitia ke-4 minta mereka membuka kunci data. Data yang menyelesaikan masalah yang sama adalah BPS milik Kementerian Pertanian, data milik Bulog, data Bagus di Bappenas Milik Nasional Badan Pangan dibuka dan distandarisasi Apakah kita perlu mengimpor, masih cukup Apakah kita perlu mengimpor Yang penting bagi kita harga beras stabil, petani dapat untung, semua ini Kita perlu mengevaluasi itu.”
Namun, Djarot mengembalikan beberapa menterinya kepada pemilik waralaba Jokowi jika perlu diganti. Termasuk kesempatan bagi partai-partai yang belum masuk kabinet untuk diajak bergabung.
“Wah, ini hak prerogatif presiden. Itu hak prerogatif presiden. Saya salut dengan Bakjokowi yang telah memberi saya kesempatan untuk mengevaluasi pemerintahan secara komprehensif. Perlu atau tidaknya amandemen. Untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.”by admin Arwana99.